. Masuk Masa Kejayaan

Selasa, 07 Maret 2017

LEASING DAN JASA KEUANGAN TIDAK DATANG SAAT LPKSM PUTRA LAWU BERSAMA POLRES , JAJARAN TNI DAN MUSPIDA BLORA SOSIALISASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN no 8 Thn 1999


 Sugiharwanto,SH.Mpar (Dewan Penasehat Media Journal Police ) yang di hadiri juga jajaran Polres Blora , jajaran TNI dan Muspida Kab. Blora pihak leasing dan perbankan tidak datang, peserta yang datang hampir 350 an peserta sosialisasi Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan konsumen tahun 1999 antusias Masyarakat dan para penggiat perlindungan konsumen dari beberapa daerah Jawa Tengah, DIY dan Bali dimana dalam seminar tersebut membahas Hak dan kewajiban Konsumen, Hak dan kewajiban pelaku usaha dan tanggug jawab pelaku usaha, pemerintah juga ikut bertanggung jawab dimana tujuan undang undang tersebut bertujuan agar saling mengerti dan dan tercipta iklim ekonomi yang kondusif tidak ada pihak-pihak yang dirugikan antara pelaku usaha dan konsumen disini sangat jelas bahwa jika kedua nya saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing inti seminar dalam kesempatan sambutan WakaPolres Kompol. Indriyanto mewakili Kapolres Blora ucapkan terima kasih dalam acara tersebut karena sanggat diharapkan masyarakat bisa saling membantu dalam pelayanan public masyarakat pesan Kapolri “PUBLIK PANIC BUTTON POLDA JATENG “ ( LAYANAN MASYARAKAT UMUM ) technologi berbasis Android aplikasi dimana masyarakat mengalami gangguan keamanan,ancaman,terror,dan kejadian apapun menimpa rakyat bisa lapor Online Polda dan polda perintakan jajaranya ke polsek dimana kejadian itu terjadi.

JournalPolice.com.Blora- Seminar dipendopo kamolan Blora 
seJawa Tengah,DIY,Bali,pada 12 Peb 2017 
dengan pembicara : ‘Rois Hidayat (Pimpinan Umum LPKSM Putra Lawu dan Kombes (Purn)

     

Wakapolres Blora Kompol. INDRIYANTO mewakili Kapolres Blora mengharapkan masyarakat bisa saling membantu dalam pelayanan publik , Panic Botton Polda Jateng.
Rois Hidayat sebagai pimpinan umum menjelaskan dalam Tanya jawab banyak pertanyaan kaitan ketidakadilan di dala`m sengketa masyarakat sebagai nasabah perbankan / Jasa keuangan yg mana sistem penagihan, pembinaan dan cara melelang aset yang diagunkan tidak sesuai presedural ada banyak kejanggalan, keluhan pengaduan konsumen yg terjebak / tertipu oleh oknum pegawai jasa keuangan salah satu contoh kasus lelang bagaimana persyaratan  pendaftaran  lelang di KPKNL UUAPHT pasal 22 ayat 3 skt dr lurah / kepala desa dan pasal 23  ayat 1-3  harus ada surat keterangan tanah terbaru jika ada perubahan atas tanah & bangunan atas  APHT  inilah yg terjadi dan siapapun perangkat desa yg memberikan keterangan tanah tidak sesuai keadaan tanah terbaru bisa dijerat PIDANA ( karena memberikan keterangan palsu ) Khususnya kepala desa, dan proses lelang jelas menyalahi aturan yg tidak mengikuti prosedur pelelangan satu lagi yang berhak meminta keterangan tanah seharusnya juga warga sendiri dikarenakan juga masih punya hak atas tanah tersebut itulah fenomena yg terjadi dimasyarakat umum,
Sering terjadi sengketa Nasabah yg masih mempunyai etika dan beretikat baik namun ekonomi sulit ditambah lagi cara menagih hutang oknum – oknum biasanya tidak memberikan pendidikan agar Nasabahnya bangkit ekonominya namun celah2 itu justru dimanfaatkan oknum dan para cukong pemodal malah di manfaatkan sebagai celah keuntungan , OJK sudah tahu banyaknya keluhan bahkan pengaduan terkait oknum2 pegawai Jasa Keuangan juga tidak ada tindakan hukum padahal ada unsur kelalaian administrasi dari awal, OJK mengabaikan pengaduan konsumen/nasabah untuk dimintai mediasi tapi sering kali jawaban tertulis  malah mengecewakan ” silahkan nego dgn pihak pihak Jasa keuangan  padahal data2 terpenuhi kelalaian pembiaran dugaan kejahatan bahwa telah menyalahi aturan…” KPKNL saat dikonfirmasi nasabah meminta copy berkas syarat lelang mereka  apakah sudah memenuhi sarat untuk didaftarkan lelang tidak pernah memberikan copy an berkas syarat pelelangan ataupun jawaban tertulis tidak pernah namun juga tidak diberikan bahkan jawaban  memuaskan, silahkan nego dengan pihak  bank/Jasa Keuangan terkait karena kita melaksanakan lelang atas permintaan Jasa Keuangan atau yg mengajukan lelang sesuai Sebagai contoh Undang-Undang Republik Indonesia NO: 4 tahun 1996 Tentang HAK Tanggungan, BAB V PASAL 20 Tentang EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berbunyi Sebagai Berikut: Ayat 1 Obyek HAK TANGGUNGAN dijual melalui Pelelangan umum menurut Tata cara yang di tentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan Hak Mendahulu Daripada Kreditor-kreditor Lain, Ayat 2 Atas Kesepakatan Pemberi Dan Pemegang Hak Tanggungan ,Penjualan Obyek Hak Tanggungan dapat Dilaksakan di bawah tangan Jika demikian itu akan diperoleh harga tertinggi Yang Menguntungkan Semua Pihak,Ayat 3 ,serta tidak ada Pihak-pihak yang Menyatakan Keberatan. ( semua pasti keberatan ),Ayat 4 Setiap Janji Melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan cara Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pada Ayat (1),Ayat (2) Dan Ayat (3) Maka Batal Demi Hukum dan dalam Pasal 23 (1). Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif, berupa: (2).Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sangat jelas bagaimana pemerintah bertindak terhadap pelanggaran-pelanggaran para pejabat lelang atau yang terkait proses pelelangan yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian baik materiil dan non materiil imbuhnya.
Sebagaimana UUPK No 8 tahun 1999 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4 Hak konsumen adalah :
  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketaperlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya.
Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah :
  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. Beretikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dalam mengkonsumsi barang /Jasa maka dalam BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Pasal 19 (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uangatau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
    (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
    tanggal transaksi.(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pasal 22 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2),ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24:
(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawabatas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: Pasal 26 Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. Namun pelaku usaha sering kali menggabaikan hal tersebut sehingga hanya menguntungkan sepihak dalam kasus-kasus khusus jasa keuangan.
Contoh Bentuk pelanggaran lembaga pembiayaan (FINANCE) Saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance). Lembaga pembiayaan ini dikategorikan dalam LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK yang prosedur pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Pimpinan LPKSM PUTRA LAWU Bp. Rois Hidayat saat memberikan sosialisasi tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen, Beliau mengatakan banyak pemberi jasa dan leasing melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen. (Foto: team jp )
Namun fakta dilapangan dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan tersebut tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah :
Lembaga pembiayaan tersebut melakukan kontrak perjanjian dengan konsumen tidak di hadapan Notaris, sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian “dibawah tangan” karena tidak ada “akta notaris” sebagai KEKUATAN HUKUM atas perjanjian tersebut. Di dalam pasal 1320 KUHPerdata disebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “syarat objektif”, yang salah satu unsur dari syarat objektif tersebut adalah perjanjian yang dibuat harus mempunyai KEKUATAN HUKUM. Jika syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Artinya perjanjian itu dianggap tidak ada, dan tidak ada hak untuk pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya leasing telah dengan sengaja melanggar pasal 1320 KUHP Perdata.
Didalam perjanjian kontrak antara finance dengan konsumen di sebutkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan “penyerahan hak milik secara Fidusia”, tetapi perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan “sertifikat fidusia”. Sedangkan di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia disebutkan salah satu syarat pendaftaran Fidusia adalah adanya salinan “Akta Notaris” yang disebutkan di atas. Dikarenakan perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan sehingga tidak ada akta notaris maka tidak bisa dibuatkan sertifikat fidusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa leasing telah dengan sengaja melanggar UU No. 42 Tahun 1999 Jo PP No. 86 Tahun 2000.
Didalam perjajian antara pihak finance dengan konsumen dicantumkan “Klausula Baku”. (Yang dimaksud klausula baku adalah aturan yang telah dibuat atau disiapkan terlebih dahulu secara sepihak) dan di dalam klausula baku tersebut dinyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada finance untuk melakukan segala tindakan terkait objek jaminan fidusia tersebut. Dengan dalih berdasarkan kuasa dari konsumen dalam klausula baku yang dicantumkan di dalam perjanjian dibawah tangan tersebut, pihak finance membuat akta notaris dan sertifikat fidusia secara sepihak, sehingga konsumen tidak memegang salinan akta notaris dan sertifikat fidusia tersebut karena konsumen tidak turut serta menghadap notaris, melainkan dikuasakan kepada pihak finance. Sementara di dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “ pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli konsumen secara angsuran. Dan Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.” Dalam poin ini bisa dikatakan bahwa leasing telah dengan sengaja melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan jeratan sangsi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah, sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dan di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus “dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu juga oleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu juga oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-masing pihak diberikan salinan akta tersebut”.
Sebagai Nasabah bukan tidak mau membayar namun memohon kebijakan tapi sering kali  diabaikan unsur etika menangani keluhan karena ekonomi konsumen/ nasabah nya yang lagi mengalami kesulitan maka banyak sekali sengketa konsumen yg macet dijasa keuangan bank/ koperasi/ BMT dll satu pindah ke jasa keuangan lainya padahal hutang semakin menumpuk coba kalo dinasehati di restruktur ditambahi modal pasti nasabah lancar, apalagi dibeberapa media online oleh ojk menerima pengaduan kredit macet 61% ttng kartu kridit,41%tata cara setoran  padahal dilapangan kenyataan banyak sekali masyrakat yg tertipu terpojok karena dilelang dan ojk melihat harus kebawah, untuk menilai layak tidaknya jasa keuangan tsb tetap diijinkan beroperasi dikarenakan ketidaktahuan petugas yg terbatas tsb mengakibatkan seolah jasa keuangan Perbankan Lancar tidak terjadi Masalah padahal banyak sekali para Penggiat lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat ( LPKSM yg jelas diakui negara dibawah Kementrian Perdagangan  informasinya pengaduan dilapangan bagaimana praktek Jasa keuangan dll dalam melanyani jasa ke nasabahnya sehingga banyak nasabah yg kurang percaya lagi terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam dunia perbankan ;imbuh ketua lpksm ptra lawu.
Banyak Nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sebagai nasabah bagaimanpun caranya untuk membayar angsuran itu merupakan Nasabah maka dengan dasar itu kami sebagai lpksm putra lawu memohon pihak-pihak terkait ,jasa keuangan,pemerintah memberikan jawaban yang pasti dengan dasr hokum pasti secara tertulis, sekaligus mencari SEBAB Akar dari Persengkataan Yang terjadi Masyarakat Jasa Keuangan Perbankan Oknum- oknum pegawai Jasa Keuangan harus DI TINDAK karena Kelalaian Resiko MACET, OJK, Menteri Keuangan atau dinas perdagangan membina agar masyarakat/ nasabah dalam usahanya kembali pulih sehingga bisa memenuhi kewajibanya sekaligus haknya terpenuhi dalam mengkonsumsi barang dan jasa dan Harus meneliti sendiri dari pada kondisi Nasabah Dan Pelayanan Jasa keuangan yang beredar diMasyarakat segera pemerintah bentuk team khusus monitoring jasa keuangan.
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT BAB III TUGAS LPKSM• Pasal 3
Tugas LPKSM meliputi kegiatan :
  1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan : a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak­ haknya sebagai konsumen;d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Salah satu seminar hari ini merupakan wujud LPKSM Putra Lawu mensosialisaikan agar tercipta iklim ekonomi yang kondusif aman,nyaman dalam mengkonsumsi barang dan jasa,dan dilakukan seminar-seminar ditiap kabupaten yang kemarin mengikuti acara tersebut.


 

Source : http://journalpolice.com/2017/02/15/pihak-leasing-dan-jasa-keuangan-tidak-datang-saat-lpksm-putro-lawu-bersama-polres-jajaran-tni-dan-muspika-blora-sosialisasi-uu-perlindungan-konsumen-no-8-thn-1999/

Selasa, 06 September 2016

UN Swissindo Agendakan Publikasi PBU Oktober Mendatang


MAKASSAR - KOMANDOPLUS : 
UN Swissindo mengagendakan kegiatan akbar mempublikasikan (baca: mengumumkan, red) pembebasan beban utang (PBU) anggota TNI/Polri, PNS, dan rakyat Indonesia pada 16 Oktober 2016 mendatang. Kegiatan itu sebagai klimaks dan tindak lanjut dari sosialisasi PBU oleh UN Swissindo perwakilan yang kini semakin gencar berlangsung di berbagai daerah wilayah Indonesia.

Advokat UN Swissindo, Yunasril Yuzar Mandahiliang, SH, yang dihubungi via handphone, Senin (5/9/2016), mengemukakan hal itu. Menurutnya, awalnya publikasi PBU itu diharapkan disampaikan oleh pemerintah pada 16 Agustus 2016 sehari jelang HUT kemerdekaan RI ke 71 yang baru lewat, namun hal itu tidak direspon dengan baik.

"Dengan telah dideklarasikannya pembebasan beban utang anggota TNI/Polri, PNS, dan rakyat Indonesia di Makassar (maksudnya kabupaten Gowa, red) oleh UN Swissindo Sulsel dan diikuti oleh daerah lainnya di Indonesia, ini memaksa beliau (Mr. Sino, red) untuk bekerja keras. Jadi tanggal 16 Oktober 2016 mendatang kita akan menghadirkan perwakilan 253 negara, Ketua Mahkamah Agung RI, petinggi TNI/Polri, Ketua BI Pusat, Ketua OJK Pusat, para pimpinan bank pelaksana dan perusahaan leasing (pembiayaan) serta bapak presiden Joko Widodo untuk pengumumkan secara resmi pembebasan beban utang ini," kata Yunasril di balik telepon.

Dia menambahkan, setelah pengumuman itu akan disusul dengan pembayaran M-1 dan human obligation bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Biarkan rakyat Indonesia menikmati uang ini sepuasnya," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, UN Swissindo World Trust International Orbit mengklaim memiliki dana dalam jumlah yang fantastis tersebar di sejumlah bank di dunia termasuk di Indonesia, diantara klaimnya itu yakni telah menitipkan dananya di BI dan enam prime bank senilai US$ 6,1 trilyun sejak 4 Feberuari 2016 untuk pembebasan uang seluruh rakyat Indonesia yang ada di perbankan maupun di perusahaan leasing .

Sementara itu, menurut pemantauan, sikap perbankan maupun perusahaan leasing bervariasi terhadap klaim UN Swissindo tersebut. Ada yang menyambut baik program UN Swissindo ini dan melunak terhadap nasabah debiturnya dalam bentuk bersedia menunggu pelaksanaan pembayaran angsuran hingga dilakukannya pengumuman resmi, ada pula yang tetap bersikukuh untuk cara pelunasan kredit itu melalui mekanisme yang lazim. Bahkan ada yang tetap mengabaikan klaim UN Swissindo itu dan tetap melakukan lelang agunan bagi kredit yang telah tiba jatuh tempo. 

Dan hingga saat ini belum ada sikap pengakuan ataupun penolakan secara resmi dari pihak BI maupun OJK. (iskan)



Kamis, 25 Agustus 2016

Dua LSM Sorot Sikap Diam Pemerintah Terkait UN Swissindo


Syaffry Sjamsuddin (foto: Sambar)
MAKASSAR - KOMANDOPLUS :  
Semakin gencarnya isu UN Swissindo sebagai lembaga dunia yang hadir mengklaim telah membebaskan utang seluruh anggota TNI/POLRI dan rakyat Indonesia sejak 4 Februari 2016 dan menyeruak secara nasional namun direspon dengan sikap "diam" yang ditunjukkan pihak pemerintah, berimplikasi pada munculnya keresahan di kalangan tingkat bawah. Bahkan telah terjadi "gesekan" antara kalangan nasabah debitur, perbankan /leasing(perusahaan pembiayaan) selaku kreditur, dan debt collector. Hal itu mengundang reaksi dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Makassar.

Adalah Ketua Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara RI (Komnas Waspan RI), Syaffry Sjamsuddin, di Makassar, menilai sikap diam pemerintah atas issu global merupakan wujud ketidak pedulian kepada rakyat dan negara.

 
 
"UN Swissindo ini punya dokumen membawa logo internasional, nama bank dunia, nama bank Swiss, NATO, SEATO, NON BLOCK, Bank Indonesia, Mahkamah Agung RI dan sebagainya, dan mengklaim punya uang yang telah dititipkan di Bank Indonesia dan enam prime bank senilai US$ 6,1 trilyun untuk pembebasan beban utang anggota TNI/POLRI dan rakyat Indonesia, ini tidak boleh didiamkan, harus disikapi. Pemerintah harus menelusuri kebenaran dokumen itu. Bukankah kita ada BIN, Intel Kejaksaan, Intel Kepolisian, Intel TNI, forensik dan yang lainnya. Kalau informasi itu bohong, maka proses orang-orangnya dan hentikan kegiatannya. Tapi jika informasi itu benar, ya pemerintah juga harus terbuka dan segera laksanakan program itu untuk kepentingan rakyat dan nama baik bangsa," sorot Sjaffry, Rabu (24/8/2016).

"Dan persoalan ini saya kira bukan hanya disorot di dalam negeri saja tetapi juga disorot di luar negeri oleh beberapa negara luar bahwa ada issu internasional di Indonesia yang disikapi diam oleh pemerintahnya," tambahnya.

Menurut Sjaffry, selain pemerintah, pihak bank Indonesia (BI) dan pihak otoritas jasa keuangan (OJK), khususnya yang ada di daerah, juga jangan tinggal diam. Kedua lembaga ini juga harus pro aktif berkordinasi dengan pimpinan tingkat atasnya menelusuri kebenaran dokumen itu.

"Lembaga itu (UN Swissindo maksudnya, red) membawa dokumen lalu mengklaim punya dana di BI. Sementara pihak yang diklaim bersikap cenderung menolak tapi tidak menunjukkan dokumen resmi yang mendasari penolakannya, apa tidak malu," tambahnya.

Muh. Rum Hehamahua (dok. Iskandar)
Lain lagi dengan Ketua LSM Peduli Rakyat (PERAK), Muh. Rum Hehamahua, dia lebih menyorot pada fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat nasabah debitur, perbankan/leasing, dan debt collector seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi UN Swissindo di Sulsel khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Menurutnya, akibat sikap diamnya pemerintah, BI dan OJK dan terkesan melakukan pembiaran sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah pihak. Dia mencontohkan, nasabah selaku debitur menjadi resah sebab meyakini utangnya kreditnya telah dilunasi UN Swissindo sementara pihak kreditur masih tetap menagihnya. Pihak perbankan/leasing sebagai kreditur juga resah lantaran nesabah debiturnya berhenti bayar utang yang berpotensi terjadinya kredit macet. Pihak debt collector juga resah lantaran nasabah debitur akan melakukan perlawanan jika saat hendak menarik paksa kendaraan, debt collector melakukan cara premanisme dan melabrak Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Tayangan salah satu stasiun televisi di Makassar beberapa pekan lalu menayangkan acara yang menghadirkan pihak pimpinan perbankan, OJK Makassar, dan Humas Polda Sulsel sebagai narasumber yang mereka hanya menyerukan agar masyarakat berhati-hati terhadap penawaran pelunasan utang oleh sebuah lembaga. Pihak OJK menegaskan, jika nasabah menyelesaikan utangnya dengan uang cash maka pihak kreditur akan melayaninya dengan baik. Tapi sayangnya, tak satu pihak pun yang mempertegas soal legal atau ilegalnya dokumen UN Swissindo itu.

"Kondisi ini khan yang terjadi sekarang. Dokumen yang UN Swissindo sebarkan itu mudah didapat, dapat dibaca, terang-terangan, dan dapat ditelusuri, tapi kenapa tidak direspon. Kenapa kondisi ini dibiarkan dan didiamkan sehingga menimbulkan polemik hingga sekarang. Ini ada apa dengan pemerintah sendiri," ujar Rum bernada tanya dan curiga.

Selain itu, Rum mengecam cara-cara premanisme yang dilakukan oleh pihak perbankan maupun leasing melalui jasa debt collector terhadap nasabah bebitur yang menunggak pembayaran angsuran yang kerap menarik paksa kendaraan tanpa mengindahkan ketentutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, maupun UU 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

"Kami minta polisi menindak tegas oknum debt collector yang melakukan cara-cara premanisme dan menyalahi aturan, dan hendaknya masyarakat juga melaporkannya," pinta Rum.

Beberapa kali diberitakan sebelumnya, UN Swissindo mengklaim selaku account owner Sertifikat Bank INdonesia (BI) mempertanyakan keberadaan dana yang diklaimnya telah dititip di Bank Indonesia dan 6 Prime Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) tersebut senilai US$ 6.1 triliun dengan masing-masing nomor account 5625534534 (Bank BCA), 9930884433 (Bank Danamon), 903988487 (Bank Mandiri), 2817265352 (Bank BNI), 23413273663 (Bank BRI), 2342998377 (Bank LIPPO GROUP) sesuai Safe Keeping Receipt Nomor: 0126/BI-SKR/XI/2012.

Dana tersebut diperuntukkan untuk pembebasan beban utang anggota TNI/Polri dan rakyat Indonesia sejak 4 Februari 2016 yang lalu. (Iskan)
 

Sabtu, 13 Agustus 2016

Merasa "Dizolimi", UN Swissindo Datangi Dua Kantor Media


Muh. Akmal (kiri), La Ceni Kalean (kanan)

MAKASSAR - KOMANDOPLUS :Pengurus UN Swissindo Sulsel mendatangi dua kantor media di Makassar menyusul pemberitaan oleh dua media tersebut yang dinilai tidak berimbang dan menyudutkan pihaknya.

Kamis (11/8/2016) kemarin, pengurus lembaga yang masih asing bagi mayoritas warga masyarakat itu mendatangi kantor salah satu media cetak terkait pemberitaan yang dinilainya sepihak yang terbit sehari sebelumnya. Kemudian Jumat (12/8/2016) mendatangi juga kantor salah satu media televisi terkait tayangan perbincangan yang menghadirkan pihak otoritas Jasa keuangan (OJK), perbankan, dan kepolisian tanpa menghadirkan pihak UN Swissindo Sulsel yang tayang sehari sebelumnya.

Inti dari kedua pemberitaan tersebut yakni himbauan agar warga masyarakat berhati-hati menyikapi adanya tawaran pelunasan utang nasabah di bank oleh lembaga tertentu.

Meski pemberitaan media cetak dan tayangan media televisi tersebut tidak menyebutkan secara jelas nama UN Swissindo sebagai objek sorotan, namun pengurus UN Swissindo Sulsel merasa yakin bahwa pihaknya yang menjadi fokus sorotan.

Atas pemberitaan tersebut, pengurus UN Swissindo Sulsel yang terdiri dari kordinator La Ceni Kalean, Sekretaris Muh. Akmal, Bendahara Nurkhadijah, dan auditor eksternal Haris Baginda disertai puluhan massa mengunjungi masing-masing kantor media tersebut pada waktu yang berbeda untuk memberikan klarifikasi sebagai hak jawab.

Hak jawabnya tersebut telah termuat di media cetak, sedangkan hak jawabnya di media televisi masih menunggu jadwal tayang.

Kepada wartawan yang mewawancarainya, La Ceni Kalean menjelaskan tentang UN Swissindo beserta program-programnya, diantaranya membebaskan beban utang rakyat Indonesia, memberikan voucher human obligation atau jaminan hidup setiap bulan kepada setiap rakyat pemilik e-KTP mahasiswa dan pelajar dengan jumlah yang bervariasi, dan pembangunasn infrastruktur dari Sabang sampai Merauke didanai oleh UN Swissindo.

"Dana UN Swissindo akan diserahkan kepada pemerintah lalu pengawasannya oleh UN Swissindo sendiri. Dan jika hal itu tidak diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh pemerintah maka UN Swissindo sendiri yang mengumumkannya lalu berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah," jelas La Ceni. 

Terkait pemberitaan tv tersebut, Sekretaris UN Swissindo Sulsel, Muh. Akmal, menjelaskan kedatangannya untuk merespon tayangan yang dinilai tidak fair dan menyudutkan.

"Mestinya ketika membuat acara seperti itu hendaknya dihadirkan semua pihak yang pro dan kontra sehingga elok acara itu," kata Akmal.

Menanggapi soal tudingan pemberitaan sepihak itu, praktisi pers di Makassar menilai apa yang dilakukan oleh kedua media tersebut tidak menyalahi aturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebab pihak yang merasa dirugikan sudah diberi ruang untuk menjawab dan hak jawabnya itu sudah terakomodir. (Sambar)

source  :

Kamis, 11 Agustus 2016

Hutang Rakyat Telah Dilunasi Oleh SWISSINDO, Presiden dan Gubernur BI Jangan Diam

PETISI RAKYAT INDONESIA 
Perihal tersebut dapat dijadikan seluruh Warga Negara sebagai #

Format Petisi:
Dari Dan Untuk Rakyat Indonesia
Kepada Yth:
Presiden RI Pemerintah RI
Bank Indonesia
Prime Bank BCA. Mandiri. Danamon. BNI. BRI. Lippo Bank Group.

Tembusan:
Publik PNS / TNI / Polri Rakyat Indonesia & Warga Dunia
Korporasi Institusi Dunia Internal & External National & International Bahasa Indonesia HAL SERTIFIKASI PEMBEBASAN BEBAN UTANG RAKYAT / TNI / POLRI & VOUCHER M1 PROGRAM HUMAN OBLIGATION BERDASARKAN SERTIFIKASI FINAL AUDIT WORLD BANK - REFERENCE ASBLP PORTAL 12 INSTITUSI DUNIA - EXHIBIT AB FLOW CHART UBS AG - WORLD BANK - CENTRAL BANK - BANK SENTRAL INDONESIA BI - BANK INDONESIA & 6 PRIME BANK (BCA MANDIRI, DANAMON, BNI, BRI, LIPPO BANK GROUP).

BERDASARKAN KEWENANGAN MUTLAK ACCOUNT OWNER MENILAI:
Dalam ilmu hukum, jika hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih tinggi harus dikedepankan. Seluruh hal ini adalah berdasarkan Hukum International, dan Indonesia dalam hal ini termasuk bagian dari Perjanjian Internasional, maka Putusan Dunia yang berdasarkan Konstitusi K.H.K. SWISSINDO SWISS-INDONESIA dari Keputusan Korporasi dan Insititusi Dunia termasuk World Club Investment - Disputes 253 Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa - ICSID.

International Center for Settlement of Investment Disputes untuk Pemberian Quota Dunia Baru Flow Chart UBS AG - World Bank - IMF - Central Bank - Bank Sentral Negara dalam hal ini Bank Sentral Negara Indonesia adalah BI Bank Indonesia & Sirkulasi 6 Prime Bank BCA. Mandiri. BNI. BRI. Danamon. Lippo Bank Group dengan Referensi ASBLP Portal 12 Institusi Dunia disertai dengan Tata Laksana dan Peruntukan dan Pemberitahuan kepada Presiden RI dan Mahkamah Agung serta Instansi dan Lembaga Tertinggi Negara serta Aparatur TNI Polri dan Pemerintah Republik Indonesia dan serta Negara-Negara Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, demi untuk menangani dan menyelesaikan Krisis Multi Global sebagai Jawaban dan Tantangan Dunia Maka Selamat Datang Perjanjian Dunia Baru | New World Agreement | New Contract Statement | New Era Indonesia Mercusuar Dunia. Demi terselamatkannya Rakyat Indonesia dan Warga Negara negara negara di dunia dari Krisis Moneter dan Krisis Multi Dimensi di Indonesia dan Negara Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dan demi agar terselesaikannya Krisis Multi Global dan Krisis Multilateral di dunia Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama Publikasi Tanpa Batas adalah Hak 260 Juta Jiwa Rakyat Indonesia dan 7 Milyar Warga Dunia

MENGINGAT DAN MENIMBANG:
Publik dan Para Pihak
Hal: Jawaban dan Tantangan Dunia
Menilai: Tata Laksana dan Peruntukkan Sertifikasi Pembebasan Beban Utang Rakyat / TNI / Polri
Delik: Jika pada Suatu Pihak terdapat *** Nilai / Hak / Milik / Manfaat / Kegunaan / Tata Laksana dan Peruntukan bagi Pihak Lain dan atau Orang Lain yang pihak lain dan atau orang lain yang dituju tidak mendapatkannya

Dalih: Peruntukan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang Rakyat / TNI / Polri dan Program Human Obligation Jaminan Hidup Umat Voucher M1 Master Bond adalah suatu pemberitahuan mengenai suatu Nilai yang memuat Tata Laksana dan Peruntukan

Dasar: Bahwa setiap perihal yang memuat pemberitahuan kepada publik baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan disertai bukti yang kuat terkait pemberitaan tersebut adalah dapat dianggap benar dan sah keberadaannya, dan untuk mewakili para pihak, dan demi kepentingan manfaat orang banyak, maka berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan umum serta wajib didukung demi kebaikan secara bersama sampai kepada tujuannya

Pertimbangan: Kepentingan orang banyak lebih utama daripada kepentingan pribadi maupun golongan

Mengingat dan Menimbang: Maka selamat datang Perjanjian Dunia Baru / New World Agreement / New Contract Statement / New Era Indonesia Mercusuar Dunia / New Quota Release Unlimited sebagai Sistem Pembayaran Baru

Maksud dan Tujuan: Mendesak agar Para Pihak terkait dengan memberikan Pemberitahuan kepada Presiden RI, Pemerintah RI, Bank Indonesia, Perbankan dan Bank Bank tertera sebagaimana dimaksud dan agar para pihak segera membuat *** Memorandum Kesepahaman dan Kesepakatan Bersama dan Pertanggung Jawaban untuk menangani dan menyelesaikan persoalan terkait atas terlepasnya beban hutang Rakyat / TNI / Polri berdasarkan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang yang diperuntukkan bagi pihak lain dan atau orang lain yang dituju dalam Pemberitahuan dan Sertifikasi tersebut adalah benar adanya dan dengan berikut agar setiap pihak terkait perihal tersebut mempersiapkan Sistem pemberlakuan Program Human Obligation Jaminan Hidup Umat Voucher M1 Master Bond dengan serta melakukan pemberitahuan Publikasi Release Unlimited sebagai publikasi kepada seluruh rakyat indonesia dan warga dunia sebagaimana berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai Hak dan Kewajibannya dan sebagaimana Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan berhak menyelenggarakan kemerdekaannya dan setiap warga negara mempunyai hak berbangsa dan bernegara dan menentukan kearah kebijakan negeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Maka Pemerintah dan Penyelenggara Negara wajib mendukung dan menyuarakan aspirasi rakyatnya Dan Negara wajib memberi perlindungan dan menjamin Hak Warga Negaranya dan Hak setiap Warga Negara dilindungi Undang-Undang Demi Mewujudkan Negeri Yang Damai Aman Adil Makmur Sentausa Rakyatnya Terjamin Sejahtera Publikasi Tanpa Batas Adalah Hak 260 Juta Jiwa Rakyat Indonesia dan 7 Milyar Warga Dunia Dan Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama Sanksi 100 Tahun Penjara / Denda USD 1.000 Triliun sesuai Declaration of Validly, H.M. Queen Elizabeth II Kontrol No. 01302014-CO300/2014 kepada para pihak perbankan dan lembaga manapun yang mencoba mengabadikan sistim perbudakan di dunia, terkait nomor account di 6 Prime Bank bagian dari 884 Account Owner

Dasar Putusan: Perjanjian Dunia Baru / New World Agreement / New Contract Statement / New Era Indonesia Mercusuar Dunia / New Quota Release Unlimited Tertanda Warga Negara

Dasar: Hak Dan Kewajiban Warga Negara — with Yunasril Yuzar and Yunasril Yuzar Mandahiliang.

Selasa, 09 Agustus 2016

Haris Baginda: UN Swissindo Berhenti Aksi Jika BI dan OJK Sudah "Buka Mulut"




MAKASSAR - KOMANDOPLUS : 

UN Swissindo Sulsel menantang pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menguji kebenaran dan legalitas dokumen pembebasan beban utang rakyat Indonesia yang dimiliki UN Swissindo yang copy scan-nya telah disebar luaskan ke pejabat pemerintahan, TNI dan Kepolisian, pihak nasabah debitur, kalangan perbankan dan perusahaan leasing maupun masyarakat umum.

Terkait aksi damai atas 'diamnya' pihak BI dan OJK terhadap tuntutan UN Swissindo, auditor External UN Swissindo Sulsel, Haris Baginda, menyatakan UN Swissindo akan segera mengakhiri aksi demonya jika pihak BI dan OJK sudah secara resmi mengambil keputusan tentang dokumen UN Swissindo soal legal atau ilegalnya.

"Kami UN Swissindo segera berhenti melakukan aksi demo jika Bank Indonesia dan OJK sudah menyatakan kesimpulannya tentang dokumen yang diajukan oleh UN Swissindo dan menjelaskannya kepada masyarakat, apakah benar atau tidak. Jika dokumen UN Swissindo adalah benar maka segera realisasikan penghapusan beban utang rakyat itu sebelum kantor bank diduduki oleh rakyat. Tetapi kalau dokumen UN Swissindo ternyata tidak benar, maka ranahnya ke kepolisian. Silakan laporkan UN Swissindo ke kepolisian," tantang Haris baginda saat menggelar aksi damai di depan kantor wilayah bank CIMB Niaga di jalan Ahmad Yani Makassar, Selasa (09/08/2016).

Selain itu, Haris Baginda juga berjanji akan menurunkan jumlah massa yang lebih besar jika pihak BI dan OJK tetap bersikap tutup mulut meski senantiasa tetap menghindari terjadinya aksi anarkis pada setiap aksinya.

Sebelumnya diberitakan, UN Swissindo mengklaim selaku account owner Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah menitip dananya di Bank Indonesia dan 6 Prime Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) senilai US$ 6.1 triliun dengan masing-masing nomor account 5625534534 (Bank BCA), 9930884433 (Bank Danamon), 903988487 (Bank Mandiri), 2817265352 (Bank BNI), 23413273663 (Bank BRI), 2342998377 (Bank LIPPO GROUP) sesuai Safe Keeping Receipt Nomor: 0126/BI-SKR/XI/2012. Dana-dana dengan nilai yang fantastis itu telah dilepaskan untuk pembebasan beban utang anggota TNI/POLRI dan rakyat Indonesia sejak 4 Februari 2016.



Didi Ariyadi (tengah)

Pimpinan BI Perwakilan Sulsel, Didi Ariyadi, yang pernah ditemui sebelumnya mengaku tidak tahu soal keberadaan UN Swissindo. Menurutnya, lembaga UN Swissindo itu adalah sesuatu yang baru bagi dirinya. 

Kepada wartawan, dia mengatakan jika UN Swissindo sebagai pemegang SBI, hendaknya mempertanyakan di bank mana uangnya tersebut dimasukkan dan siapa yang menerbitkan SBI itu, kalau BI Pusat yang menerbitkan SBI harusnya ditanya ke pihak BI Pusat bukan di BI cabang. 

Selain Haris baginda, turut hadir dalam aksi damai tersebut yakni Kordinator La Ceni Kalean, Sekretaris Muh. Akmal, dan Bendahara Nurkhadijah diikuti sedikitnya tujuh puluh orang peserta aksi. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.

source : 

Bank Berusaha "Sadarkan" Nasabahnya, UN Swissindo Jamin Informasinya Benar


MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Gencarnya issu UN Swissindo yang menyebut telah membebaskan beban hutang rakyat Indonesia yang ada di bank maupun leasing membuat pihak perbankan menjadi gusar lantaran nasabah debiturnya menanggapinya dengan sikap berhenti membayar angsuran kredit. Menyikapi hal itu, pihak perbankan pun berusaha "menyadarkan" nasabah debiturnya agar kembali fokus pada penyelesaian pelunasan kredit secara lazim.

Sebagaimana yang dialami Erwin, putra sulung Muh. Ilyas Dg. Sibali yang seorang nasabah debitur salah satu bank di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, mengaku telah berbicara dengan salah seorang petugas bank melalui sambungan seluler di nomor 08124269xxx, Sabtu (30/7/2016).

Erwin, warga Pallangga Gowa yang ditemui di sekretariat UN Swissindo Sulsel di Pallangga mengungkapkan kegalauannya setelah memperoleh informasi dari petugas bank tersebut bahwa pihak bank tidak ada kaitannya dengan UN Swissindo. Bahkan pihak bank tersebut menghawatirkan jika UN Swissindo sebagai upaya penipuan sebagaimana kasus penipuan "Kospin" beberapa tahun silam.

Erwin mengaku dirinya diharapkan bisa "menyadarkan" ayahnya yang telah berhenti bayar angsuran kredit lantaran yakin akan kebenaran informasi UN Swissindo. Sebab pihak bank tersebut sebelumnya telah menghubungi Muh. Ilyas Dg. Sibali namun nasabah tersebut tetap pada keyakinannya bahwa UN Swissindo telah membebaskan utangnya di bank tersebut.

Percakapan via seluler antara Erwin dengan petugas bank yang berhasil direkam dengan hand phone mengungkapkan, petugas bank itu mengaku dari Kanwil salah satu bank dan menyebut namanya sebagai D (diinisialkan) berusaha menyadarkan Dg. Sibali, nasabah debitur, melalui Erwin untuk tidak dengan mudah mempercayai informasi yang disiarkan UN Swissindo. Sebab UN Swissindo tidak dikenal oleh pihak bank maupun otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia.

Terkesan menghindari tuduhan jika memfitnah UN Swissindo sebagai modus penipuan, D terdengar sangat berhati-hati berbicara dengan Erwin dalam menilai UN Swissindo.

"Saya cuma mau menyampaikan agar hati-hati karena aduuhh ..... saya sedih nggak bisa menjelaskan gimana caranya. Tapi coba ki dik Erwin baca di internet dulu tentang Swissindo, itu menyebutkan penipuan. Bank itu acuannya di BI dan OJK," saran D dalam rekaman itu.

Selain itu D juga mengkonfirmasikan berita yang diterima dari unitnya tentang adanya pembayaran nasabah ke UN Swissindo sebesar Rp 20 juta. Namun kabar tersebut dibantah dengan tegas oleh Erwin.

"Tidak benar itu pak. Itu bohong, tidak ada pembayaran dua puluh juta. Kalau dua ratus ribu, itu ada untuk membiayai transportasi dan pencetakan dokumen-dokumen untuk nasabah sendiri," bantah Erwin.

Sementara itu, Advokat Un Swissindo Yunasril Yuzar SH pada dinding akun facebooknya, 2 Juli, menulis, "................ cek ke BI atau Swissido atas kebenaran informasi Pembebasan Beban Utang, Swissindo resmi bebaskan utang rakyat tanggal 4 februari 2016, dengan menyebutkan account dan nilai dan World Bank, ga mungkin main-main, Kejahatan International dgn membawa-bawa logo UNO dan World Bank, nyatanya Swissindo sudah banyak mengeluarksn surat dan data, serta membawa-bawa nama Pentagon, CIA, FBI, Seato, Nato, Non Blok suatu hal bodoh kalau Swissindo main-main, apa untungnya......."

Dokumen UN Swissindo yang diterima redaksi mengisyaratkan, dengan terbitnya dokumen Akuisisi Dunia Diawali Dari indonesia, maka apabila ada yang dengan sengaja menghalang-halangi proses ini maka di dalamnya melekat penerapan hukum internasional dengan ancaman sanksi penjara 100 tahun atau denda US$1.000 trilyun.

Informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang diperoleh menyebutkan, presiden Jokowi sudah memberi sinyal lampu hijau terhadap prihal ini, dan dalam waktu dekat akan diumumkan oleh pemerintah RI. (*)

Laporan: Syamsul Bahri.
Editor: Iskandar.